Suatu hari, CEO dari Perusahaan asing yang berkantor pusat di Singapura menyatakan niatnya kepada saya untuk mendirikan kantor perwakilannya di Indonesia. Pada waktu itu, timbul pertanyaan dari saya ”Apakah tujuan dan target yang diharapkan dari pendirian kantor perwakilannya tersebut?” Jika perusahaan yang bergerak di bidang penjualan warehouse tersebut akan berniat untuk dapat berdiri secara independen dan melakukan usahanya sebagaimana yang dia lakukan di kantor pusatnya, maka yang diperlukan oleh Perusahaan asing tersebut adalah Kantor Cabang (branch office). Namun, jika tujuan dari pendirian kantor tersebut hanyalah bersifat promosi, untuk melaksanakan survey, ataukah menutup kontrak atas nama kantor pusat, maka untuk perusahaan asing tersebut cukup membentuk Kantor Perwakilannya saja di Indonesia.
Ternyata beda ya, antara Kantor Perwakilan dan Kantor Cabang?
CEO tersebut menyampaikan, bahwa secara sepintas yang lebih sesuai dengan tujuannya adalah Kantor Perwakilan perusahaannya di Indonesia, karena pada prinsipnya dia hanya ingin memasarkan produk warehousenya di Indonesia. Untuk pelaksanaan kontrak-kontrak akan tetap dilakukan oleh Kantor Pusatnya di Singapura. Karena mereka baru akan menjajaki potensi penjualannya di Indonesia.
a. melakukan kegiatan memperkenalkan, mempromosikan dan memajukan pemasaran produk kantor pusatnya, serta memberikan keterangan-keterangan atau petunjukpetunjuk bagi penggunaan dan pembelian produk dimaksud kepada perusahaan/pemakai di dalam negeri;
b. melakukan penelitian pasar dan pengawasan penjualan di dalam negeri dalam rangka pemasaran produk kantor pusatnya.
c. melakukan penelitian pasar atas produk yang dibutuhkan oleh kantor pusatnya dan menghubungkan serta memberikan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk tentang syarat-syarat penjualan produk kepada perusahaan di dalam negeri.
d. menutup kontrak untuk dan atas nama kantor pusat.
Pembatasan/Larangan
Dalam pendirian Kantor Perwakilan perusahaan asing, terdapat pembatasan-pembatasan yang harus dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan, yaitu:
a. Melakukan kegiatan perdagangan dan/atau transaksi penjualan baik tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya, seperti: mengajukan tender, menanda-tangani kontrak, menyelesaikan klaim dan lain sebagainya.
b. Untuk ketenaga kerjaan:
b.1. Kepala Kantor Perwakilan: boleh WNI atau WNA
b.2. Asisten kepala kantor perwakilan boleh WNA, dengan pembatasan jabatan
sebagai:
-asisten bidang promosi, asisten bidang survey pasar dan asisten bidang pengawasan penjualan dan pembelian.
b.3. Jika mempekerjakan 1 orang WNA, maka kompensasinya juga harus mempekerjakan 3 orang tenaga ahli yang WNI.
b.4. Pekerja WNA harus memiliki Ijin kerja dari Depnaker berdasarkan rekomendasi Direktur Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
b.5. Pendidikan WNA dimaksud minimal S-1 dan berpengalaman 3 tahun di bidangnya.
c. Membayar uang jaminan ke negara untuk pengangkatan Kepala Kantor Perwakilan, dengan perhitungan:
c.1. sebesar Rp. 5jt jika Kepala Kantor Perwakilannya adalah WNA
c.2. sebesar Rp. 1jt jika WNI melalui rekening Lembaga Penyaluran Perdagangan (LPP) Departemen
perdagangan (khusus untuk Kantor Perwakilan yang bergerak di bidang Perdagangan).
d. Wajib membuat Laporan kegiatan setiap tahun. Untuk pertama kalinya untuk periode Januari sampai dengan tanggal 31 Juli tahun berjalan.
Dari sisi perpajakan, bentuk Kantor Perwakilan lebih menguntungkan. Karena diperlakukan sebagai Badora (Badan Hukum dan Orang Asing). Sehingga, perpajakannya tunduk pada negara asal. Karena Kantor Perwakilan juga tidak boleh mengumpulkan (menghimpun dana masyarakat) di Indonesia, maka pengenaan pajak nya hanya atas gaji karyawan di Kantor Perwakilan, pajak atas sewa dan hal-hal lain yang berhubungan dengan hal tersebut.
sumber: Irma Devita
Tidak ada komentar:
Posting Komentar